Bisnis

Jumat, 4 September 2020 - 22:19 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Logo Bank NTT. (Foto: Ist)

Logo Bank NTT. (Foto: Ist)

BPD NTT Belum Serahkan 50% Deviden Pemkab Matim

Borong, Detakterkini.com – Hingga saat ini, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) belum menyerahkan 50% deviden atau keuntungan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Pemkab Matim) atas Penyertaan Modal milik Pemkab Matim di bank tersebut.

Hal ini terungkap saat pemerintah menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi di DPRD Matim beberapa waktu lalu.

Dewan mempertanyakan penyebab belum masuknya 50% deviden tersebut, padahal baik modal maupun deviden adalah hak Pemkab Matim.

Wakil Bupati (Wabup) Matim, Jaghur Stefanus, saat menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi itu membenarkan perihal belum masuknya 50% deviden ke kas daerah.

“Namun, berdasarkan hasil rapat terkahir antara pihak PT. Bank NTT dengan seluruh Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, disepakati akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang,” kata Wabup Jaghur.

Menurutnya, RUPS tersebut bertujuan agar semua deviden wajib disetor dulu ke kas daerah dan disepakati bersama dengan pihak DPRD, serta diatur terlebih dahulu baik dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Perda tentang Penyertaan Modal Daerah.

Diketahui, pemegang saham (RUPS) pada PT. Bank NTT adalah gubernur dan bupati/wali kota se-Provinsi NTT, tidak terkecuali Pemkab Matim yang juga merupakan pemegang saham Seri A pada PT. Bank NTT.

Dengan mengacu pada hasil RUPS, maka para pemegang saham Seri A wajib melakukan setoran modal minimal sebesar 1% dari total APBD mulai Tahun Anggaran 2020-2024 dan mulai Tahun Buku 2020, para pemegang saham hanya menerima deviden maksimal sebesar 50% dari deviden yang seharusnya diterima sampai Tahun Buku 2024. Selain itu, untuk tahun 2020, setoran tambahan modal dilakukan paling lambat empat bulan sejak hasil RUPS ditetapkan.

Terhadap hal ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) berpandangan bahwa pola 1% APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan 50% deviden tahun sebelumnya, perlu ditinjau kembali dan ditentukan secara limitatif.

“Selain itu, perlakuan terhadap deviden yaitu dialihkan secara langsung sebagai bentuk Penyertaan Modal tanpa terlebih dahulu tercatat sebagai pendapatan daerah, sudah tidak sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Bapemperda DPRD Matim merekomendasikan supaya secara kelembagaan, DPRD Matim meminta agar hasil RUPS perlu ditinjau kembali, sebab mekanisme Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT sudah cacat proses dan bertentangan dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah,” kata Lucius Modo, ketua Bapemperda DPRD Matim, Kamis (3/9/2020).

Menurutnya, sebagai bentuk keseriusan dan kesungguhan Bapemperda dan Pemkab Matim dalam membentuk produk hukum daerah yang benar-benar berkualitas dan relevan dengan kondisi daerah saat ini, maka Pimpinan DPRD, beberapa utusan Bapemperda dan Pemkab Matim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PT. Bank NTT, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT, Inspektorat Provinsi dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi NTT terkait kebijakan Bank NTT yang belum sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil koordinasi dan konsultasi memberikan harapan positif dengan menghasilkan beberapa langkah solutif, antara lain;

PT. Bank NTT akan melakukan RUPS Luar Biasa pada beberapa waktu yang akan datang untuk mengevaluasi kembali hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 6 Mei 2020. Pemda akan menindaklanjuti hasil RUPS PT. Bank NTT dengan tetap memperhatikan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Penyertaan Modal pada PT. Bank NTT akan ditentukan secara nominal dan hal ini sudah disepakati bersama oleh Ketua DPRD dan Sekda di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTT. (*)

Artikel ini telah dibaca 696 kali

Baca Lainnya
x